Kebijakan Tata Niaga Perunggasan di Tanah Air - Inforitel.com 54.224.247.42
 
 

RECENT UPDATE

Appeton Multivitamin Lysine Syrup

Appeton Multivitamin Lysine Syrup merupakan multivitamin penambah nafsu makan bagi anak dengan membangkitkan selera makan. Mengandung vitamin-vitamin dan lysine yang san.. Read More

Wardah Exclusive Two Way Cake

Menurut Wardah, hanya cukup dengan satu bedak, wajah Anda tidak hanya terlindungi dari sinar UV yang berbahaya dan polusi tetapi kulit wajah Anda juga akan terlihat le.. Read More

Ragam Pilihan Kebutuhan Fashion di Toko Katallog

Pernahkah Anda berkunjung ke Toko Katallog yang berada di Jalan Dipatiukur? Distro ini berbeda dengan distro yang lainnya di Bandung. Ketika datang kesini t.. Read More
 
 

Kebijakan Tata Niaga Perunggasan di Tanah Air

 Desakan sejumlah peternak ayam pedaging (broiler) mandiri yang tergabung dalam Front Peternak Unggas Indonesia (FPUI) menuntut stabilisasi harga broiler yang terus terpuruk membuahkan hasil. Setelah melakukan pedekatan ke berbagai pihak, akhirnya pada 15 April 2014 Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan surat tentang harga penjualan anak ayam atau DOC (Day Old Chicken) di tingkat peternak.

Surat tersebut bernomor 644/2014 dan ditandatangani Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi. Di dalamnya termaktub pemerintah meminta produsen untuk menjual DOC dengan harga maksimal Rp 3.200 per ekor dan mengurangi produksi telur tetas baik untuk broiler maupun layer (ayam petelur) sebesar 15%. Pemerintah juga mengimbau proporsi distribusi DOC, 70% untuk memenuhi kebutuhan peternak mandiri, alias untuk dijual bebas. Sementara yang diperuntukkan bagi kebutuhan internal perusahaan untuk dibudidayakan sendiri (peternak mitra perusahaan) cukup di kisaran 30%. Surat ini berlaku selama 1 bulan, dan setiap minggu dievaluasi perkembangannya.

Menurut Ketua Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia (Gappi), Anton J Supit, kebijakan perunggasan ini sebenarnya sudah dipersiapkan sejak jabatan Menteri Perdagangan masih dipegang Gita Wiryawan. Kendalanya, waktu itu belum ada payung hukumnya. “Setelah Undang-Undang (UU) nomor 7/2014 tentang perdagangan diterbitkan pada 11 Maret 2014, barulah Kemendag berani mengeluarkan kebijakan ini,” ungkap Anton.

Anton menjelaskan, pasal 25 dan 26 UU perdagangan tersebut menyebutkan, dalam kondisi yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok yang termasuk di dalamnya komoditas daging ayam dan telur ayam. “Langkah ini perlu diambil pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen,” tegas Anton.

Ia menambahkan, hadirnya kebijakan tata niaga perunggasan ini menjadi momentum besar bagi industri perunggasan nasional. “Setelah puluhan tahun minim sentuhan kebijakan pemerintah, mulai tahun ini sektor perunggasan nasional mendapat perhatian lebih dari pemerintah,” ungkap Anton.
Share This Article

Comments ( 0 )

Write Comment

 

Baca Juga

Appeton Multivitamin Lysine Syrup

Appeton Multivitamin Lysine Syrup merupakan multivitamin penambah nafsu makan bagi anak dengan membangki... Read More

Wardah Exclusive Two Way Cake

Menurut Wardah, hanya cukup dengan satu bedak, wajah Anda tidak hanya terlindungi dari sinar UV yang ber... Read More

Ragam Pilihan Kebutuhan Fashion di Toko Katallog

Pernahkah Anda berkunjung ke Toko Katallog yang berada di Jalan Dipatiukur? Distro ini berbed... Read More